mendaftarkan-merek
Bisnis
Riger  

Cara Mendaftarkan Merek untuk UMKM

Mendaftarkan mereka merupakan tahapan wajib yang harus dilakukan agar kelangsungan bisnis bisa terus berjalan. Merek menganut asas first to file, atau sederhananya siapa yang mengajukan terlebih dulu, maka ia yang berhak atas hak merek tersebut. Siapapun pelaku bisnis yang pertama kali mendaftar akan mereknya, maka ialah yang berhak mendapat perlindungan hukum. Lalu bagaimana mendaftarkan merek untuk UMKM? Berikut ini penjelasannya.

mendaftarkan-merek

Mengenal Lebih Jauh Seputar Merek

Pendaftaran merek, menurut kontrakhukum.com ini sudah diatur dengan jelas dalam UU No.20 Tahun 2016, memiliki pengertian sebagai tanda yang dibuat secara grafis dan berupa logo, nama, warna, kata, angka, maupun huruf. Bisa juga berapa kombinasi beberapa unsur tadi yang dibuat oleh pemilik bisnis guna membedakan produknya dengan pesaing.

Merek ini sendiri terbagi lagi menjadi dua bagian, yakni merek jasa dan merek dagang. Keduanya memiliki perbedaan signifikan, berikut ini penjelasannya:

  • Merek jasa, merupakan merek yang dipergunakan untuk perdagangan jasa oleh kelompok maupun pribadi. Pendaftaran merek jasa ini penting dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum serta sebagai pembeda antara jasa lainnya.
  • Merek dagang, adalah merek yang dipakai pada produk yang diperjualbelikan oleh seorang atau kelompok dan mendapatkan perlindungan hukum serta menjadi pembeda antara produk lainnya.

Cara UMKM Melakukan Pendaftaran Merek

Dalam pengajuan pendaftaran merek, UMKM perlu melakukan permohonan terlebih dahulu kepada menteri melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM,dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan mendatangi DJKI.

Permohonan juga bisa dilakukan melalui kuas, namun harus dibuat surat kuasa terlebih dulu agar bisa disetujui. Adapun dokumen yang harus dilengkapi pemohon adalah sebagai berikut:

  • Identitas pemilik usaha (jika pemohon adalah perorangan, maka yang dibutuhkan adalah KTP. Sedangkan jika diajukan atas nama badan usaha maka harus dilampirkan salinan akta, SK pendirian usaha, serta KTP direktur utama.
  • Surat rekomendasi UKM Binaan serta Surat Pernyataan UMK Bermaterai (untuk pemohon usaha mikro dan usaha kecil)
  • Label merek atau etiket
  • Surat kuasa jika permohonan diwakilkan pada orang lain
  • Bukti yang didalamnya tercantum nama negara serta tangga permintaan merek saat pertama kali didaftar akan dalam permohonan (diajukan dengan hak prioritas)

Jika seluruh dokumen di atas sudah lengkap dan telah memenuhi persyaratan, bisanya waktu kerja 15 hari akan dilakukan pemeriksaan formalitas. Apabila memenuhi syarat, maka pengumuman diterima atau tidaknya merek akan diberitahukan 2 bulan setelahnya.

Dalam kurun waktu dua bulan ini, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, maka dokumen akan masuk tahap pemeriksaan selanjutnya, yakni tahap substantif. Biasanya pemeriksaan ini berlangsung 30 hari dan disini lah akan diputuskan apakah merek bisa digunakan atau tidak.

Faktor yang Menyebabkan Merek Ditolak

Dalam Permenkumham No.12 Tahun 2021, permohonan Pendaftaran merek bisa tertolak jika memiliki persamaan pada bagian inti atau bahkan keseluruhannya dengan faktor berikut:

  • Merek yang sudah terkenal lebih dulu dengan produk atau jasa yang serupa
  • Merek yang sudah terdaftar lebih dulu dan barang serta jasa yang ditawarkan pun sama
  • Merk terkenal orang lain dengan barang atau jasa yang tidak sejenis
  • Indikasi geografis terdaftar

Menteri pun berhak menolak permohonan jika merek yang didaftarkan memiliki kesamaan:

  • Menyerupai singkatan atau nama orang kenal tanpa persetujuan pihak terkait
  • Menyerupai lambang, bendera, atau simbol suatu negara serta lembaga nasional maupun internasional dan diambil tanpa persetujuan pihak berwenang
  • Menyerupai logo atau simbol yang digunakan lembaga negara atau pemerintah dan diambil tanpa persetujuan pihak tersebut
  • Diajukan oleh Pemohon yang tidak berkelakuan baik

Nah, itulah seputar cara mendaftarkan merek untuk UMKM. Tahapan ini penting dilakukan agar bisnis bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai.